PAJAK ( TUGAS SOFTSKILL = PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN )

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur allhamdulillah, makalah yang saya buat membahas tentang pajak telah selesai tepat pada waktu yang di tentukan. Sehubungan dengan adanya pengantar pajak para pembaca ataupun para penulis mengetahui asal usul tentang pajak yang di berlakukan oleh pemerintah tercatat di pasal 23 yang berisi tentang pajak penghasilan

Makalah ini saya buat berdasarkan tugas kuliah saya, mencari asal usul pajak itu ada dan di berlakukan ke masyarakat dll. Adapun yang berisi di dalam makalah ini yaitu pengertian pajak, ciri – ciri pajak, unsur unsur pajak, fungsi dan peranan pajak dan pajak langsung maupun pajak langsung . saya membuat makalah ini dengan judul pajak.

PENDAHULUAN

            Berbagai teori yang di kemukakan oleh para ahli dan filsuf tentang asal muasal negara dan berkedaulatan, baik dalam teori yang di kemukakan oleh thomas hobbes (malmesbury, inggris, 1588 – 1679), jhon locke (wrington, inggris, 1632-1704) dan jean jacques rousseau (janewa, 1712-1778) pada akhirnya berkesimpulan, bahwa jauh sebelum zaman romawi dan yunani kuno serta zaman firaun di mesir, telah ada suatu wadah yang menguasai dan memerintah penduduk.

            Le contract social atau perjanjian masyarakat yang di kemukakan oleh rousseau adalah teori yang menjawab pertanyaan mengapa penduduk/rakyat harus patuh pada pemerintah negaranya. Dalam teori rousseau memfiksikan, bahwa penduduk di zaman dahulu yang hidupnya di dalam gua-gua atau di atas pohon dan bukit serta terpisah dalam kelompok-kelompok kecil, akan merasa lebih kuat apabila mereka bersatu, baik dalam menghadapi musuh, binatang buas maupun bencana alam. Para penduduk ini kemudian mengadakan perjanjian masyarakat , le contrat social, bahwa sebagian dari hak mereka di serahkan kepada suatu wadah yang akan mengurus kepentingan bersama. Wadah itu kemudian di kenal sebagai L’etat, staat, state, negara, yang mempunyai unsur unsur :daerah, rakyat, pemerintah dan kedaulatan. Eksistensi negara negara di atas dunia tetapakan ada, dan dengan demikian pula eksistensi pemerintahnya.

Beberapa sumber penghasilan suatu negara ( public revenues ), antara lain :

1.      Kekayaan alam

2.      Laba perusahan negara

3.      Royaliti

4.      Retribusi

5.      Kontribusi

6.      Bea

7.      Cukai

8.      Denda

9.      Pajak

http://books.google.co.id/books?id=xS2IS2w8xzsC&pg=PR10&lpg=PR10&dq=kata+pengantar+yang+baik+untuk+pajak&source=bl&ots=cLkOwy-1Yn&sig=5b39wfeke3sn9ISNufec2tXnqac&hl=id&sa=X&ei=lGtZT5fuBMvQrQfe2YCKDA&ved=0CCcQ6AEwAg#v=onepage&q=kata%20pengantar%20yang%20baik%20untuk%20pajak&f=false

PAJAK

Pajak adalah  iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang  (sehingga dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Jadi, Pajak merupakan hak prerogatif pemerintah, iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi  pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung berdasarkan undang-undang.

Ada bermacam-macam batasan atau definisi tentang pajak menurut para ahli diantaranya adalah :

1. Prof. Dr. P. J. A. Adriani : pajak adalah iuran masrayakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayararnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai  pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH. : pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan  undang-undang  (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

3. Sommerfeld Ray M. Anderson Herschel M. & Brock Horace R. : Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan dan tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

4. Smeets : Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan dalam hak individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah

5. Suparman Sumawidjaya : pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

·         Lima unsur pokok dalam definisi pajak pajak adalah :

1. Iuran/pungutan dari rakyat kepada negara
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
3. Pajak dapat dipaksakan
4. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi
5. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara (pengeluaran umum pemerintah)

·         Ciri-ciri Pajak yang terdapat dalam pengertian pajak antara lain sebagai berikut :

1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak).

3. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

4. Tidak dapat ditunjukan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.

5. Berfungsi sebagai budgeter atau mengisi kas negara/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial  (fungsi mengatur / regulatif).

http://maksumpriangga.com/pengertian-dasar-dan-ciri-ciri-pajak-definisi-pajak.html

·         Fungsi – fungsi pajak

manfaat pokok atau kegunaaan pokok dari pajak itu sendiri mempunyai peranan yang sangat penting untuk kehidupan bernegara, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara dan pajak akan di gunakan untuk membiayai APBN, maka beberapa fungsi pajak antara lain :

1. Fungsi Stabilitas
Pajak memberi kesempatan pada pemerintah untuk dapat menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga dapat mengendalikan laju inflasi. Fungsi stabilitas ini dapat berjalan dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, dan penggunaan pajak seefisien mungkin.

2. Fungsi Anggaran (budgertair), kegunaan pajak sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, jadi pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara terkait proses pemerintahan.

3. Fungsu mengatur (regulerend), yaitu suatu fungsi dimana pajak diperguanakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, dan merupakan fungsi tambahan, jadi sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak.

4. Fungsi Stabilitas, yaitu dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan dengan mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

5. Fungsi retribusi pendapatan, yaitu pajak  yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan.

http://maksumpriangga.com/fungsi-fungsi-dasar-pajak.html

http://id.shvoong.com/law-and-politics/taxation-law/2178134-fungsi-peranan-pajak-bagi-negara/

                pajak terbagi menjadi dua bagian yang menerangkan dimana pajak ituh di jalankan prosedurnya oleh pemerintah antara lain :

A. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak setelah muncul atau terbit Surat Pemberitahuan / SPT Pajak atau Kohir yang dikenakan berulang-ulang kali dalam jangka waktu tertentu. Contoh dari pajak langsung adalah pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penerangan jalan, pajak kendaraan bermotor, dan lain sebagainya.

B. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak pada saat tertentu / terjadi suatu peristiwa kena pajak seperti misalnya pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan lain-lain.

http://organisasi.org/pengertian-pajak-langsung-dan-pajak-tidak-langsung-arti-definisi-istilah-ekonomi-dasar-perpajakan

·         Tarif dan Objek Pajak

.1.	Sebesar 15% dari jumlah bruto atas :
	a.	dividen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf "g" Undang-undang PPh;
	b.	bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf "f";
	c.	royalti;
	d.	hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Ayat (1) huruf "e" Undang-undang PPh. Hadiah dan penghargaan yang dipotong  Pajak Penghasilan 21 adalah hadiah dan penghargaan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan, misalkan kegiatan olah raga, keagamaan, kesenian, dan kegiatan lainnya. Adapun hadiah dan penghargaan yang dipotong  Pajak Penghasilan 23 adalah hadiah dan penghargaan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperolehWajib Pajak badan dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan.
2.	Sebesar 15% dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.
3.	Sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto atas :
	a.	sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang dikenakan PPh yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996;
	b.	imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan hukum, jasa konsultan pajak, dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf "c" Undang-undang Pajak Penghasilan, yang dilakukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.                          http://www.pajak.net/info/PPh23.htm

PENUTUP

Demikian yang dapat saya paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahaasan dalam makalah ini, tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahan, karena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul makalah ini.

Penulis banyak berharap para pembaca yang budiman dusi memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis demi sempurnanya makalah ini dan penulisan makalah di kesempatan – kesempatan berikutnya.

Semoga makalah ini berguna bagi penulis pada khususnya juga para pembaca yang budiman pada umumnya.